Persoalan Struktural Sebabkan Profesi Petani dan Nelayan Selalu Dihantui Kemiskinan

06-11-2024 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri saat mengikuti Raker Komisi IV DPR RI dengan kementerian Pertanian di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyebut kantong-kantong kemiskinan masih menghantui di profesi petani, nelayan, dan guru. Padahal, indikator keberhasilan kinerja (key performance indicator/KPI) Kementerian Pertanian adalah kesejahteraan petani. Menurutnya, hal tersebut karena persoalan struktural yang terjadi di Indonesia

 

“Saya lihat itu problem struktural karena menurut data dari BPS bahwa jumlah petani gurem terutama sawah itu masih juga 60 persen. Jadi, lahan usaha padi sawah terutama di Jawa yang (luasnya) di bawah 0,5 (hektar) itu ada sekitar 60 persen pak, di Indramayu, Cirebon, Subang,” jelas Rokhmin dalam Raker Komisi IV DPR RI dengan kementerian Pertanian di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024)

 

Karena itu, ia mempertanyakan upaya Mentan untuk menjawab problem struktural yang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang tidak pernah terselesaikan itu.

 

“Waktu saya SD sampai SMP di Cirebon tuh usaha pertanian masih satu hektar rata-rata. Tapi saat ini makin menurun hektare yang dimiliki petani. Jadi siapapun menterinya, kalau lahan usaha padi sawah itu hanya 0.4 hektar, itu incomenya hanya 1,5 juta Pak. Jadi, bagaimana menyelesaikan permasalahan sebagai menteri mengenai skala ekonomi yang tidak terpenuhi oleh padi sawah?,” tanyanya.

 

Menanggapi pertanyaan itu, Mentan Amran menyebut ada kekeliruan yang terjadi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada pemerintahan terdahulu, di mana program swasembada dijalankan tidak dalam satu komando. Menurut dia, adanya egosektoral menyebabkan program swasembada pangan yang telah direncanakan menjadi gagal.

 

Hal lain yang menyebabkan program swasembada pangan di era sebelumnya tidak bisa berjalan baik, menurut Amran, adalah karena adanya masalah di sektor perpupukan. Dia pun merasa beruntung karena kini masalah pupuk sudah bisa diselesaikan dengan baik.

 

Lebih jauh. Amran juga menyampaikan bahwa alat dan mesin pertanian (alsintan) juga punya peran sangat penting untuk menyukseskan program swasembada pangan di Indonesia. Dia menegaskan, alsintan saat ini telah diperbarui ke teknologi yang jauh lebih modern. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi IV: Harusnya Menhut Bersikap Tegas Kawasan Hutan Lindung Jadi PSN di PIK 2
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland diPantai Indah Kapuk(PIK) 2 menjadi polemik, khususnya ketika...
Ancaman Deforestasi, Firman Sayangkan Buka Lahan 20 Juta Hektare Hutan untuk Sumber Pangan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo merasa prihatin atas terancamnya luasan serta kelestarian hutan Indonesia. Keprihatinan...
Cegah Korupsi, Arif Rahman: SOP dan Tata Kelola Program MBG Harus Transparan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden...
Slamet Ingatkan Program Buka Lahan Hutan 20 Juta Ha Agar Dirancang Matang
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka lahan hutan seluas 12 hingga 20...